Apa Itu Politik Uang dalam Pilkada? Penjelasan, Berbagai Jenis, dan Sanksinya

Politik Uang dalam Pilkada: Bentuk Pelanggaran dan Sanksi yang Berlaku

Politik uang merupakan salah satu pelanggaran serius dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tindakan ini biasanya dilakukan oleh simpatisan, kader, atau pengurus partai politik menjelang hari pemungutan suara. Mereka yang terlibat dalam politik uang dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum.

Definisi Politik Uang

Menurut unggahan Instagram Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), politik uang mencakup segala upaya, baik langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan memengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih. Tindakan tersebut dilakukan sebagai imbalan untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu, atau menggunakan hak pilih dengan cara tertentu yang dapat mengakibatkan suara tidak sah.

Bentuk Politik Uang

Selain dalam bentuk uang tunai, politik uang juga dapat dilakukan melalui berbagai bentuk lain, seperti:

• Penawaran materiial

• Janji jabatan atau proyek

• Bantuan sosial yang disalahgunakan

Larangan dan Sanksi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Politik uang dalam pemilihan, termasuk dalam Pilkada, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Undang-undang ini menetapkan larangan dan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Hukuman dapat berupa denda, diskualifikasi, atau pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Penting bagi seluruh pihak, termasuk partai politik, calon, dan masyarakat, untuk menegakkan integritas dan menjunjung tinggi demokrasi dalam setiap tahapan Pilkada, dengan menolak serta melaporkan segala bentuk politik uang yang terdeteksi.